Komentar.jpg)
Satelit9.net Jakarta - Hak Angket yang awalnya diajukan anggota DPRD DKI untuk menyelidiki kisruh APBD 2015, merembet sampai ke revitalisasi Kota Tua. Tim Angket membantah sengaja mencari-cari kesalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).
"Angket kan untuk buktikan RAPBD dan etika pemda. Kalau ada ungkapan yang mendiskreditkan dewan dan sekarang di pemerintahan ada masalah, kita evaluasi secara etik," kata anggota Tim Angket, Selamat Nurdin di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2015).
Selamat menuturkan, tim angket bertujuan untuk meluruskan masalah etika tersebut. Dalam rapat-rapat Tim Angket, anggota dewan juga beberapa kali mempermasalahkan dana CSR. Apa tujuannya?
"Tentang CSR, ada ungkapan bahwa DKI tidak butuh APBD karena banyakan CSR. Kita mau lihat yang masuk berapa, harus tercatat di aset daerah," ucap politikus PKS ini.
"Ada kompensasi di balik itu tidak? Apa ada kemudahan untuk swasta? Sumbangan bis misalnya ada kompensasi iklan gratis. Ada yield and give. Kita buka," sambung Selamat.
Hari ini, Tim Angket memeriksa Deputi Gubernur Sylviana Murni, Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani, dan Kepala Dinas Pariwisata Purba Hutapea. Mereka diperiksa untuk melihat peranan Veronica Tan dan adik Ahok, Harry Basuki dalam rapat revitalisasi Kota Tua