Komentar
Salah satu yang mendapat kritik adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama. BNPB menilai Ahok tak tanggap dalam menghadapi musibah banjir.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, seharusnya Ahok langsung mengubah cachet Ibu Kota menjadi siaga bencana atau tanggap bencana saat hujan terus menerus.
"Jakarta sampai sekarang tidak ada pernyataan (mengubah status). Mungkin tidak memiliki pemahaman yang komprehensif," kata Sutopo di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2015).
Dengan perubahan status, bantuan anggaran dan personel dikerahkan ke lokasi bencana. Tanpa perubahan status, pengerahan bantuan anggaran dan personel bisa dianggap melanggar aturan.
Sutopo juga mempermasalahkan perubahan susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ditambah lagi BPBD banyak diisi oleh orang-orang yang tidak memahami atau berpengalaman menangani bencana.
"Ganti bolehlah. Tapi di waktu-waktu yang tidak rawan bencana seperti Juli atau Agustus," ujar dia. "Tapi itu politik kepala daerah. Wajar saja."
Selain itu, DKI Jakarta juga tidak mengalokasikan dana bencana dalam jumlah besar. Padahal, banjir dan kebakaran acapkali terjadi di Jakarta.
"Memang, banyak kepala daerah yang belum menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas," ungkap dia.
Dia berharap, Ahok segera menetapkan cachet Ibu Kota menjadi tanggap banjir. Dengan begitu, BNPB bisa turun membantu penanganan banjir Ibu Kota dan menggunakan dana yang sudah siap.