PKS-Jokowi Harus Buktikan Tak Bisa Didikte Partai

Jakarta - ‎Tarik ulur pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menuai spekulasi kuatnya intervensi parpol terhadap Presiden Joko Widodo. Tapi bagi politikus PKS Hidayat Nur Wahid, Jokowi harus bisa membuktikan diri bukan petugas partai.

"Jika melihat apa yang dilakukan Jokowi terkait beberapa masalah seperti (penunjukan) Jaksa Agung dan Kapolri, ada yang berpikir demikian (Jokowi diintervensi partai). Tapi Jokowi katakan akan gunakan hak prerogatifnya sebagai Presiden," kata Hidayat di sela Raker Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Artinya kata Hidayat, Jokowi menyadari hak khususnya‎ sebagai Presiden yang diberikan UUD. Dengan hak itulah Jokowi bisa menghindarkan diri dari intervensi pihak luar termasuk partai politik dalam mengambil keputusan.

"‎Beliau harus buktikan kepada rakyat tak didikte oleh partai manapun. Apakah didikte dan tidak, kita lihat dalam pemilihan Jaksa Agung apakah beliau profesional yang dimaknakan sebagai hak prerogatif," ujar wakil ketua MPR itu.

Jaksa Agung dalam hal ini HM Prasetyo yang tak lain anggota aktif Partai NasDem sesaat sebelum ditunjuk Jokowi. Penunjukan ini sebagaimana diketahui menuai polemik, meski Prasetyo akhirnya belakangan mundur dari NasDem.

Hidayat mengatakan, selain soal Jaksa Agung, dugaan intervensi parpol terhadap keputusan presiden juga akan terlihat dalam pelantikan Kapolri. "Apakah betul-betul Jokowi seorang independen sebagai seorang Presiden atau masih dalam sebagai petugas partai. Nanti akan dilihat," ucap Hidayat.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB