Satelit9.info Jakarta- Pilkada serentak siap dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Namun, biaya pengamanan sudah tidak bisa ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Presiden Joko Widodo meminta, kekurangan biaya tersebut ditutupi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Oleh sebab itu kekurangan biaya pengamanan inilah yang saya kira bisa dibantu dari APBN," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu siang(8/7/2015). Selain masalah anggaran pengamanan, Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi pelaksanaan pilkada serentak tersebut. "Silakan berkoordinasi dengan KPU dan lembaga-lembaga terkait lainnya," tuturnya. Secara terpisah, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyebut pihaknya sudah memetakan daerah rawan konflik selama penyelenggaraan pilkada. Seluruh personel yang dibutuhkan telah disiagakan. Walaupun, anggaran pengamanan belum semuanya turun. "Kekurangan anggaran masih sedang berproses. Kita tunggu maksimal yang bisa dipenuhi Pemda. Kemendagri dorong supaya Pemda penuhi kekurangan anggaran ini. Saya yakin akan terpenuhi," ucap dia. Sekedar diketahui, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada menyebut, pendanaan kegiatan pilkada dibebankan kepada APBD, dan dapat didukung APBN. Akan ada 269 pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan 36 pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota.
Komentar
