Larangan Rapat di Hotel Hemat APBN Hingga Rp 5 Triliun

Satelit9.net Jakarta -Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, kebijakan pelarangan rapat di auberge berhasil menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat sampai Februari 2015, penghematan sudah mencapai Rp 5,122 triliun.
“APBD akan kembali ke pemerintah dan oleh pemerintah akan dialokasikan ke sektor yang lebih bermanfaat,” papar Yuddy di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta Timur, Ahad (1/3).
Menurut dia, dalam waktu dekat KemenPAN-RB akan membuat petunjuk teknis (juknis) mengenai pelarangan rapat pegawai pemerintahan di hotel. Dalam juknis akan disebutkan kegiatan backbone yang wajib dilakukan di kantor dan backbone yang boleh dilakukan di luar kantor.
Ia mengatakan, rapat pegawai pemerintahan wajib dilakukan di gedung pemerintah dan menggunakan fasilitas kantor. Rapat sudah dipastikan tidak boleh dilakukan di hotel. “Mungkin ada kegiatan lainnya yang diperbolehkan dilakukan di luar kantor, jenis kegiatannya masih didiskusikan,” jelas.
Menurutnya, perlu ada yang diluruskan dari definisi rapat itu sendiri. Peserta rapat biasanya hanya 10 sampai 50 orang, tidak akan mencapai ratusan, sehingga cukup dilakukan di kantor. “Kalau lebih dari 500 orang namanya bukan rapat, tidak akan ada hasil karena terlalu banyak,” ujarnya.