Konflik KPK-Polri karena DPR Oportunistis

Satelit9.net Jakarta -Salah satu faktor sengkarut antara KPK dan Polri adalah peran legislator, dalam hal ini DPR RI yang tidak maksimal. Pengam
at Filsafat Hukum UGM, Sindung Tjahyadi mengatakan harusnya administrator kita bisa memegang peran penting dalam meredam sengkarut KPK Polri.
Menurut Sindung, salah satu sebab mencuatnya sengkarut KPK-Polri adalah persetujuan para anggota legeslatif terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, sebelumnya KPK sudah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka aliran dana mencurigakan.
"Sifat administrator kita ini reaksional dan opurtunistis, ini malah menunjukan silap bahwa parlemen sengaja memojokkan posisi Presiden sehingga berpeluang pemakzulan," ujar Sindung , Rabu malam(18/2).
Salah satu ciri administrator Indonesia opurtunistis adalah mereka bisa dalam suatu waktu menunjukan perbedaan yang amat tajam. Tetapi tiba-tiba menjadi satu suara ketika ada satu kepentingan bersama. Sifat reaksional dan opurtunistis inilah yang sesungguhnya tidak boleh dimiliki oleh para legislator.
Dosen Fakultas Filsafat itu menjelaskan fungsi administrator sebenarnya sangat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi saat ini sikap administrator malah membuat pesimistis masyarakat.
"Perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara semua pale holder Indonesia, terutama antara KPK dan Polri," ujarnya menambahkan.